SUARAPOST.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera menyelesaikan polemik yang melibatkan masyarakat lokal dengan pihak PT Loka Indah Lestari dan PT Sawit Tiara Nusa. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan solutif guna menjaga stabilitas daerah serta mencegah potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak.
“Stabilitas daerah harus menjadi prioritas. Kami berharap Bapak Gubernur bersama dinas terkait dan Forkopimda segera memfasilitasi mediasi dengan langkah-langkah solutif agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Limonu, yang juga politisi Partai Gerindra.
Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipasi sejak dini, alih-alih menunggu konflik memanas. Menurutnya, pemerintah harus lebih responsif dalam menangani persoalan demi menjaga suasana kondusif dan stabilitas ekonomi daerah.
“Jangan menunggu konflik terjadi baru bertindak. Pemerintah harus lebih cepat, tanggap, dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Dengan begitu, keamanan, kenyamanan, dan stabilitas ekonomi di daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Dorong Investor Harmonis dengan Masyarakat
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Boalemo-Pohuwato, Limonu juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara investor dan masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa investasi di Gorontalo harus berdampak positif bagi masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.
“Saya berharap para investor dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal dengan tidak mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Investor harus mampu menciptakan keamanan, kenyamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru memicu konflik,” katanya.
Limonu juga mengingatkan masyarakat untuk menghormati ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan. “Harmonisasi antara masyarakat dan investor sangat penting. Kedua belah pihak harus saling mendukung agar sama-sama mendapatkan keuntungan,” tambahnya.
Evaluasi Izin Usaha di Gorontalo
Selain itu, Limonu mendesak pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh izin usaha di Provinsi Gorontalo. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa perizinan yang diberikan tidak melanggar regulasi yang berlaku.
“Pemerintah harus memastikan seluruh izin usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus dilakukan. Jangan sampai ada perusahaan yang merugikan negara akibat penyalahgunaan izin,” tegasnya.
Limonu menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan bersama-sama menjaga kondisi Gorontalo tetap aman, kondusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
