Sekda Pohuwato Diduga Bela Perusahaan Soal Wood Pellet, Wahyu : Jangan-jangan . . .
SUARAPOST.ID, POHUWATO – Proyek bioenergi “Wood Pellet” di Gorontalo tengah mendapat sorotan publik, terutama terkait sejumlah tudingan terhadap beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Popayato, Pohuwato.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, memberikan pernyataan yang justru menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk Wahyudin Lahay, seorang mahasiswa Universitas Pohuwato.
Alih-alih menuntut klarifikasi dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait penahanan kapal MV Lakas oleh KN Gajah Laut-404 dalam patroli rutin, Sekda Iskandar dianggap lebih banyak membela perusahaan “Wood Pellet” yang disebut-sebut terlibat dalam kontroversi ini.
“Sebagai perwakilan pemerintah, Sekda seharusnya lebih bijak dalam menyikapi pro dan kontra terkait proyek bioenergi yang katanya bernilai triliunan rupiah. Mestinya, ia memastikan kebenaran atas tudingan yang beredar, termasuk mendengar keluhan masyarakat. Bukan justru tampil seperti pahlawan bagi perusahaan,” ujar Wahyudin, Ketua Komisariat Sospol HMI Cabang Pohuwato.
Wahyudin, yang juga anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pohuwato, menilai sikap Sekda yang terlalu membela perusahaan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tersembunyi.
“Kalau Sekda secara terang-terangan membela perusahaan, saya menduga jangan-jangan ada kepentingan lain di balik sikap tersebut,” ujarnya.
Wahyudin juga menyayangkan tindakan Sekda yang dinilai kurang peka terhadap masyarakat. Menurutnya, peran pemerintah daerah seharusnya menjadi penengah antara kepentingan masyarakat dan investor, bukan sebaliknya.
“Jika Sekda sudah bersikap seperti ini, lalu kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu? Bagaimana jika ada tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat dan daerah? Kasihan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan bahwa sikap Sekda ini dapat memicu perusahaan untuk bertindak sewenang-wenang karena merasa mendapat perlindungan dari pemerintah.
“Yang dikhawatirkan, perusahaan bisa merasa kebal hukum karena mendapat dukungan dari Sekda,” tutupnya. // (Kaco)
