SUARAPOST.ID – Banjir yang kerap melanda desa-desa seperti Soginti, Bunuyo, hingga Bumbulan di Kecamatan Paguat kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah serius dalam penanganan bencana tersebut.
“Kami minta pemerintah, melalui dinas terkait seperti BPBD dan PUPR, untuk menyikapi persoalan ini dengan serius. Jangan hanya turun saat bencana, bagi-bagi bantuan, lalu selesai begitu saja,” ujar Nasir Giasi dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemda Pohuwato, Senin (6/1/2025).
Nasir menekankan pentingnya langkah antisipasi, khususnya saat musim kemarau, agar dampak bencana dapat diminimalkan saat musim hujan tiba.
“Ini mumpung masih kemarau, pemerintah perlu memanfaatkan waktu untuk memetakan langkah strategis. Misalnya, kita sudah harus menentukan titik-titik tanggung jawab, seperti di Desa Buhu Jaya yang lokasinya dekat Jalan Trans Sulawesi,” kata Nasir.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan banjir adalah persoalan izin lahan dari masyarakat.
“Misalnya di Soginti, saat banjir mereka setuju dilakukan pembangunan saluran, tetapi ketika musim kemarau, mereka menolak memberikan izin lahan. Ini menjadi tantangan bagi kami,” jelas Risdiyanto.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyusun skema penanganan bencana secara komprehensif.
“Kami sedang mencari solusi pendanaan karena ini membutuhkan anggaran besar. Untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian PUPR, perlu ada fisik awal yang dibangun sebagai dasar pengajuan. Meski begitu, kami pastikan persoalan ini menjadi perhatian utama,” tutup Risdiyanto.
