ParlemenPohuwato

Janji Klasik di Tengah Tambang: Pemuda Buntulia Tak Lagi Percaya

SUARAPOST.ID – Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, yang meminta pimpinan DPRD memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah dan perusahaan terkait penyelesaian persoalan penutupan akses jalan serta pembongkaran camp-camp penambang tradisional, mendapat tanggapan tajam dari pemuda Buntulia, Nandi Rasyid.

Nandi menilai pernyataan tersebut hanya sebatas retorika klasik yang kerap didengar tanpa realisasi konkret di lapangan.

“Kalau kita lihat dari berita sebelumnya, memang hanya Nirwan Due dari DPRD yang merespon keresahan para penambang tradisional akibat penutupan jalan dan pembongkaran camp yang diduga dilakukan perusahaan,” ujar Nandi kepada Sabtu (26/4/2025).

Namun, di balik perhatian tersebut, Nandi mengaku muncul kecurigaan. Ia mempertanyakan keseriusan niat tersebut yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata.

“Kalau kami diminta bicara dari hati, jujur kami sampaikan, siapapun yang menawarkan solusi atas persoalan ini kalau itu masih sebatas wacana tanpa tindakan nyata jelas kami tidak akan mempercayainya,” tegas Nandi.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Nirwan Due menyatakan memahami sepenuhnya keresahan para penambang tradisional. Ia menegaskan bahwa kritik dan tanggapan masyarakat adalah bagian dari risiko yang melekat dalam tugasnya sebagai anggota dewan.

“Kami sangat memahami itu. Apapun respon dari masyarakat adalah konsekuensi dari tugas kami,” ujar Nirwan.

Terkait langkah konkret, Nirwan mengungkapkan bahwa persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari pimpinan dan anggota DPRD, khususnya mereka yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

“Alhamdulillah, persoalan ini menjadi perhatian serius teman-teman DPRD, terutama dari pimpinan dan anggota pansus LKPJ,” kata Nirwan.

Ia menambahkan, pansus telah menyepakati sejumlah rumusan rekomendasi yang akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna LKPJ yang dijadwalkan pada Senin, 28 April 2025.

“Kemarin dalam rapat finalisasi internal pansus, kami sepakat melahirkan rekomendasi-rekomendasi, termasuk yang berkaitan dengan persoalan ini. Nanti kita lihat bersama saat paripurna,” tandas Nirwan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button