SUARAPOST.ID, POLITIK – Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dimulai sejak kemarin. Peserta pemilu diberikan waktu selama 75 hari, mulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 untuk menggelar kampanye, guna meraih pemilih pada pemilu 2024 mendatang.
Dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilu tidak boleh melanggar aturan kampanye yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk, KPU juga mengatur kampanye yang dilakukan lewat sosial media.
Saat melakukan kampanye lewat sosial media, peserta pemilu harus memastikan bahwa sosial media yang digunakan adalah akun sosial media yang sudah didaftarkan ke KPU. Hal itu diterangkan Ketua KPU Pohuwato Firman Ikhwan. Kata Firman KPU ingin memastikan kampanye yang dilakukan di ruang maya juga dilaksanakan secara tertib.
Setiap peserta pemilu harus mendaftarkan akun sosial medianya kepada KPU. Peserta pemilu pun dibatasi hanya bisa menggunakan 20 akun, per sosial media.
“Jadi 20 akun per medsos itu di setiap tingkatan. Caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Capres – Cawapres itu masing – masing 20 akun media sosial. FB-nya 20 akun, IG 20 akun, Twitter 20 akun, Youtubenya 20 dan seterusnya,” terang Firman Ikhwan, Selasa (28/11/2023) kemarin.
“Kenapa dibatasi seperti itu, supaya ada keadilan dalam hal penyebarluasan visi – misi mereka (peserta pemilu),” terang Firman menambahkan
Masyarakat pemilih juga harus memahami bahwa yang melakukan kampanye ini nantinya adalah peserta pemilu atau orang yang ditunjuk sebagai pelaksana kampanye, tim kampanye dan petugas kampanye.
Pada masa kampanye tersebut, hanya akun sosial media yang terdaftar yang bisa melakukan kampanye. Sedangkan yang tidak terdaftar, ungkap Firman, tidak boleh melakukan kampanye.
“Akun sosial media yang di izinkan melakukan kampanye itu hanya akun media sosial dari peserta pemilu atau pelaksana kampanye. Di luar dari itu ya itu memang tidak bisa, dilarang. Kalau mereka mau mensosialisasikan calon ya itu hanya sebatas sosialisasi. Jadi tidak menunjukkan hal – hal yang dilarang, seperti ajakan atau ciri – ciri khusus tertentu. Seperti nomor urut, tanda gambar partai, apalagi ada unsur mengajak. Itu tidak boleh, kalau yang di luar akun medsos yang terdaftar,” jelas Ketua KPU Pohuwato Firman Ikhwan.
Laporan : Tim Suarapost.id
