SUARAPOST.ID – Anggota DPRD Pohuwato, Yuliani Rumampuk, menaruh perhatian lebih terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak beroperasi di beberapa titik di wilayah Popayato Serumpun, Kabupaten Pohuwato.
Ia menilai, keberadaan tambang ilegal ini telah meresahkan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap krisis air bersih. Yuliani mengungkapkan bahwa isu tambang emas ilegal sudah menjadi perhatian DPRD jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia bahkan sempat melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang ilegal di Kilometer 18, bersama dengan sejumlah anggota DPRD lainnya dan aparat penegak hukum (APH).
“Meski saat itu kami disibukkan dengan Pilkada, saya tetap turun ke lokasi PETI di Kilometer 18 bersama aparat penegak hukum. Sebagai wakil rakyat, saya punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, diatas ada kami punya rakyat, begitu juga dibawah ada kami punya rakyat, hanya saja dampak nya secara langsung. Tapi tugas penertiban sepenuhnya ada di tangan APH,” tegas Yuliani. Minggu (19/1/2025).
Politisi dari Partai Gerindra itu menambahkan, akses menuju lokasi PETI sangat sulit dijangkau, bahkan menggunakan sepeda motor. Ia juga menyoroti adanya dugaan kebocoran informasi setiap kali aparat hendak melakukan penertiban.
“Saya sudah memperingatkan ke salah satu pelaku usaha, tapi suara kami seperti tak didengar. Anehnya, setiap kali ada rencana penertiban, alat-alat tambang seolah sudah disembunyikan. Ini yang membuat saya heran,” ujarnya.
Yuliani menggarisbawahi dampak besar aktivitas tambang ilegal terhadap masyarakat Popayato, khususnya terkait krisis air bersih yang semakin parah. Ia menyoroti kondisi ini menjelang bulan suci Ramadan, di mana kebutuhan air bersih semakin meningkat.
“Sebelum ada tambang emas, air PDAM di Popayato sering macet. Sekarang, dengan adanya tambang, kondisinya makin buruk. Warga terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu? Ini jadi beban tambahan bagi mereka,” kata Yuliani.
Yuliani menegaskan, pihaknya terus mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Ia juga memastikan DPRD akan kembali meninjau aktivitas PETI secara langsung untuk memastikan langkah-langkah penanganan segera dilakukan.
“Saya mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak aktivitas tambang ilegal ini. Tugas mereka adalah menertibkan, sementara kami di DPRD akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat. Krisis air bersih ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tutupnya.
