SUARAPOST.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy S.AP, menggelar reses masa persidangan kedua tahun 2024-2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo-Pohuwato.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, pada Selasa (11/2/2025), ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, termasuk Dinas ESDM, PUPR, dan Pertanian Perkebunan dan Peternakan. Turut hadir Camat Patilanggio Bani Imran Kalukku, serta kepala desa dari Iloheluma, Suka Makmur, dan Dudepo.
Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan, terutama terkait penanggulangan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Warga juga mengusulkan bantuan UMKM dan IKM, alat dan sarana pertanian (Alsintan), benih jagung, benih padi, dan benih tanaman lainnya seperti Durian, Kelapa yang berkualitas baik dan tidak merugikan terhadap penerima manfaat.
“Perlu kita ketahui bersama bahwa berbagai macam usulan masyarakat tidak semua menjadi kewenangan Provinsi tetapi ada yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan pemerintah Pusat. Sehingganya, apa yang menjadi kewenangan Provinsi, saya perjuangkan di tingkat provinsi. Dan manakala usulan itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, dan Pemerintah pusat akan saya teruskan ke pemerintah daerah kabupaten dan manakala menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Insya Allah saya akan sampaikan ke pihak terkait, untuk senantiasa beroleh respon dan realisasi walaupun secara bertahap dengan mengutamakan skala prioritas.” tegas Limonu Hippy.
Salah satu isu mendesak yang diangkat dalam reses ini adalah dampak negatif dari proyek peningkatan jalan nasional yang belum dilengkapi dengan plat decker. Akibatnya, air hujan dan Banjir meluap dari sungai tidak dapat mengalir dengan baik ke saluran pembuang, hingga menyebabkan banjir yang merendam rumah warga, sarana pendidikan dan sarana ibadah Masjid sampai berminggu-minggu hingga berdampak terhadap merebahnya wabah penyakit diare, malaria, dan demam berdarah. Dengan demikian, Limonu sudah menyampaikan hal ini ke pihak dinas dan balai terkait baik balai Jalan maupun balai wilayah sungai Sulawesi untuk beroleh respon positif dan segera ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan tanggul sungai di daerah aliran sungai (DAS) yang sering meluap dan menyebabkan banjir di Desa Iloheluma, Suka Makmur, Dulomo dan Manawa dan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato maupun Boalemo. Limonu berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap usulan ini demi mengantisipasi bencana di masa-masa mendatang.
Dalam diskusi terkait pertambangan, Limonu Hippy menyoroti lambatnya proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Pohuwato. Saat ini, dari 21 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mineral logam yang telah ditetapkan Kementerian ESDM, namun baru 10 blok yang memiliki dokumen pengelolaan WPR yang sekarang sementara diupayakan penyelesaian dokumen jaminan reklamasi pasca tambang. “Kami pula sedang memperjuangkan usulan tambahan blok WPR di Kabupaten Pohuwato, baik di Kecamatan Patilanggio, Taluditi dan Popayato grup,” kata Limonu.
Limonu juga menekankan pentingnya pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan tambang. Ia mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
“Selama ini, potensi sumber daya mineral kita sangat besar, tetapi belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi daerah. Untuk kita harus memikirkan bagaimana daerah bisa mendapatkan PAD yang besar dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang bersumber dari sektor pertambangan,” ungkapnya.
Menanggapi isu refocusing anggaran, Limonu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara karena adanya transisi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, refocusing dilakukan untuk menyesuaikan program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Anggaran bukan tidak ada, tetapi masih dalam proses penyesuaian agar selaras dengan program nasional, termasuk dalam upaya mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.
Limonu Hippy politisi Gerindra ini menegaskan komitmennya, untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat diatas kepentingan pribadi.
“Saya lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya dipilih oleh rakyat tanpa menggunakan money politic. Oleh karena itu, saya bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan maksimal dan ikhlas, selama aspirasi itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
