SUARAPOST.ID, POHUWATO – Banyaknya tagihan yang menumpuk di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato, membuat salah satu tim kerja Bupati, Abdul Rahman Murad merasa geram dengan kepemimpinan kepala badan Keuangan.
“Begitu banyak apa yang menjadi hak-hak ASN baik itu tenaga medis, guru ASN maupun honorer, dan untuk bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, justru seperti melalui proses jalan begitu terjal, mendaki gunung sehingga bisa dicapai. Itupun tidak semua,” tegas Amank sapaan akrabnya saat menghubungi awak media ini, Rabu (20/12/2023).
Bahkan kada Dia, ada beberapa agenda Dinas Luar yang notabenenya adalah kepentingan daerah, malahan mereka yang ikut masih mencari dana talangan. Parahnya lagi disebutkan Amank, ada beberapa tagihan yang cepat direalisasi, namun melalui proses pendekatan eksternal dari kepala badan Keuangan itu sendiri.
“Artinya, nanti orang tertentu yang kemudian mengkomunikasikan hal itu ke bersangkutan dalam hal ini ibu kaban, baru nanti itu proses secepatnya dilakukan. Nah itu yang bahaya, langkah seperti itu tidak bisa dibiarkan di daerah ini. Sebagai aparatur menjalankan tugas pelayanan berdasarkan ketentuan apa yang menjadi kewajiban mereka,” tegas Abdul Rahman seraya menambahkan.
Mirisnya, atas ketidak profesionalnya kepala badan Keuangan Pohuwato saat ini, membuat Amank menilai daerah saat ini kerasa aneh. Terlebih lagi katanya, dirinya kerap mendengar keluhan yang sama, sehingga membuatnya tak sanggup lagi untuk menahan kegeraman ke BKD itu sendiri.
“Sebenarnya saya sudah sampaikan ke pemerintah daerah secara langsung, hanya saja teknis pengelolaan keuangan kaban ini saya tidak tahu kalau kiblatnya dimana, dia itu patuh terhadap apa. Maka saya berharap ibu kaban harus patuh terhadap undang-undang. Bukan ke siapa, baik itu kekuatan eksternal,” ungkap Abd Rahman Murad.
“Kalau terkesan tidak mampu, kemudian berdampak buruk terhadap citra pemerintahan SMS yang saat ini berjuang untuk kepentingan kemaslahatan, maka lebih baik beliau (Kaban Keuangan Daerah) secara sukarela untuk keluar dari dinas tersebut. Jangan sampai menjadi parasit dalam pemerintahan SMS dan merugikan kepala pemerintahan itu sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Teti Alamri menjelaskan, pihaknya membenarkan bahwa tagihan saat ini menumpuk, akan tetapi kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di Pohuwato.
“Iya memang begitu, bukan hanya di Pohuwato, di daerah lain juga begitu,” ujar Teti saat dikonfirmasi.
Kemudian, ditanyai penyebab tagihan yang menumpuk, dengan lugas kata Teti, pihaknya tergantung dana yang ada di keuangan daerah itu sendiri. “Kalau ada dana, kan ini sesuai kemampuan keuangan daerah kan, tetap torang akan bayarkan karena torang tergantung transferan dari pusat. ,” terangnya.
Lalu, Teti menanggapi apa yang disampaikan salah satu TKB tersebut, yakni percepatan tagihan tergantung kedekatan. “Bukan begitu, kan ada yang urgent yang torang mau bayar, dan tidak mungkin di dinas ini perlu mau bayar ini bayar itu, dorang OPD yang tahu itu mana yang urgent,” tandasnya.
Penulis : Guslan/suarapost.id
