SUARAPOST.ID – Konflik pertambangan di Gorontalo semakin tak terkendali. Insiden demi insiden terus terjadi, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Setelah sebelumnya sempat terjadi aksi pembakaran Kantor Bupati Pohuwato, kini berhembus kabar adanya dugaan pengrusakan Polsek Popayato Barat. Akan tetapi, Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo telah membantah keras isu tersebut, menyebutnya sebagai berita hoaks alias tidak adanya pengrusakan tersebut.
Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail, menyoroti kondisi ini sebagai situasi yang harus segera ditangani dengan serius. Menurutnya, konflik yang terus berlarut-larut ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas keamanan di daerah sekitar tambang.
“Yang semakin memperparah konflik ini adalah ketika elemen yang seharusnya bertindak sebagai wasit justru ikut menjadi pemain. Jika ingin menyelesaikan konflik ini, wasit harus berhenti menjadi pemain,” tegas Riyanto.
Lebih lanjut, mantan Presiden Mahasiswa ini mengungkapkan bahwa KNPI telah menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan keterlibatan aparatur negara, baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun aparat penegak hukum, yang diduga mengambil keuntungan dari konflik pertambangan dan menyalahgunakan kewenangannya.
“Kami mencurigai adanya sindikat mafia yang bermain di balik konflik pertambangan ini. Jika tidak segera ditindak, mereka akan semakin kuat. Karena itu, KNPI akan berdiri di barisan terdepan bersama rakyat untuk menghalau mereka,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Riyanto menegaskan bahwa setelah investigasi KNPI rampung dan bukti-bukti telah terkumpul, pihaknya akan mengerahkan jaringan pemuda dan mahasiswa di tingkat nasional untuk mendesak DPR RI, kementerian terkait, hingga Mabes Polri agar turun tangan menyelesaikan konflik pertambangan di Gorontalo.
“Masalah ini tak bisa lagi diselesaikan di tingkat daerah. Kami sudah sulit membedakan mana wasit dan mana pemain,” pungkasnya.
