Rekrutmen Karyawan Lokal Mencuat! AHS: Ini Komitmen Moral, Bukan Sekedar Politik
SUARAPOST.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, melaksanakan reses masa persidangan pertama tahun kesatu periode 2024–2029 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Pohuwato, Sabtu (30/11/2024).
Reses ini menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait rekrutmen karyawan oleh perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pohuwato.
Salah satu aspirasi utama yang mencuat adalah keluhan mengenai kejelasan data rekrutmen karyawan lokal. Warga menilai adanya ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan Dinas Nakertrans.
“Kami meminta Dinas Nakertrans untuk lebih sering berkomunikasi dengan Bupati. Data penerimaan karyawan lokal yang disampaikan Bupati berbeda dengan fakta di lapangan. Persoalan ini harus diperjelas agar tidak ada lagi ketimpangan,” ujar Firman Tantu, seorang warga setempat.
Firman juga mengungkapkan keresahan masyarakat terkait pemberhentian karyawan lokal di perusahaan tambang. “Banyak pekerja lokal yang diberhentikan. Padahal, ini menyangkut kepentingan masyarakat sekitar tambang. Kami berharap Dinas Nakertrans bertindak tegas, jangan sampai perekrutan baru dilakukan tanpa transparansi,” tegasnya, disambut sorak dukungan dari warga.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Dinas Nakertrans yang hadir menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Saya tidak membidangi langsung soal perekrutan, tetapi akan melaporkan hal ini kepada pimpinan. Aspirasi ini menjadi perhatian serius kami, khususnya bersama Komisi I DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini. Ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pemberdayaan karyawan lokal, terutama di wilayah lingkar tambang.
“Kami sudah membahas hal ini dalam rapat kerja hingga pembahasan anggaran. Fokus kami adalah mengakomodasi tenaga kerja lokal, termasuk mereka yang berada di lingkar sawit dan tambang. Perusahaan harus memprioritaskan masyarakat yang terdampak langsung,” kata Abdul Hamid, yang akrab disapa Yopin.
Ia juga mendorong UPTD/Balai Kerja untuk menggelar pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. “Terkadang, kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan keterampilan masyarakat. Kita harus menjembatani ini agar pekerja lokal tidak hanya menjadi buruh kasar. Ini adalah komitmen moral saya,” tegasnya.
Selain isu tenaga kerja, reses ini juga diwarnai berbagai aspirasi lain dari masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur jalan. Abdul Hamid bersama perwakilan dinas terkait berjanji akan menindaklanjuti setiap masukan tersebut.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memastikan semua aspirasi ini ditindaklanjuti sesuai prosedur. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tutup Abdul Hamid Sukoli.//(Kaco)
