SUARAPOST.ID, PARLEMEN – Ribuan sarang burung walet di Kabupaten Pohuwato nampaknya tak memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Pohuwato.
Hal ini diungkapkan langsung ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi saat diwawancarai awak media usai memimpin paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Pohuwato, pada Senin (6/5/2024).
“Kita punya peraturan daerah (Perda) sarang burung walet. Ada 1.035 berdasarkan data 2023 sarang walet di Pohuwato, tapi pencapaian sumber PAD belum bergerak,” ungkap Nasir.
Bahkan kata Nasir, dari ribuan sarang burung walet tersebut, hanya 11 sarang burung walet saja yang memiliki izin bangunan. “Jangankan untuk kontribusi hasil 2,5%, dari data yang kami evaluasi 1.035 sarang walet, baru 11 sarang walet yang membayar izin mendirikan bangunan,” tambah Nasir.
Olehnya Nasir menerangkan, untuk mengoptimalkan capaian PAD sarang burung walet, pihaknya menyarankan kepada pemerintah daerah untuk penagihan sarang walet agar ditugaskan di setiap pemerintahan kecamatan.
“Sebagaiman saran dari semua fraksi, sarang walet ini berada di setiap Kecamatan, maka pendelegasian sarang walet ini kita serahkan ke mereka. Bukan tidak maksimalnya dinas, tapi jangkauan dinas. Bayangkan mereka menagih pohon cinta, menagih rumah makan dan lain sebagainya,” tutur Nasir.
“Pendelegasian ke camat, karena keseharian mereka berada di Kecamatan dan bisa mengamati, mengawasi terhadap sarang burung walet itu sendiri,” tandasnya.
Penulis : Guslan Kaco/suarapost.id
