SUARAPOST.ID – Anggota Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dan perusahaan swasta dalam rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pohuwato yang digelar Senin (13/1/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II, Nirwan Due, didampingi Wakil Ketua Febriyanto Mardain, serta anggota komisi lainnya, serta dihadiri Asisten I Pemerintahan Arman Mohammad dan Plt Kepala Dinas PTSP.
Rizal menyoroti sejumlah isu, salah satunya terkait aktivitas PT. LIL. “Saya membawa surat pengaduan dari masyarakat yang luar biasa. Hari ini mereka mengakui bukan lagi penelitian, tetapi sudah mengambil emas di dalamnya. Pertanyaannya, pemerintah tahu atau tidak? Jika ini dibiarkan, jelas ada kesan pembiaran,” tegas Rizal. Ia juga mengungkapkan bahwa data terkait aktivitas perusahaan tersebut sudah ada di Kesbangpol dan seharusnya diketahui oleh Bupati Pohuwato.
Selain itu, Rizal mempertanyakan kontribusi PT. LIL yang berada di bawah Kencana Grup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita harap mereka membawa perubahan ekonomi, apalagi sekarang sudah ada pabrik. Tapi apakah CPO yang dikirim ke luar ini memberi kontribusi PAD? Kalau tidak, ini menjadi perhatian serius bagi DPRD. Pemerintah terlihat lembek,” ujarnya.
Rizal juga menyinggung pemakaian BBM bersubsidi oleh perusahaan. “Pemakaian BBM bersubsidi ini juga tidak memberikan hasil bagi daerah. Apakah ini akan terus dibiarkan? Atau baru bertindak setelah rakyat berteriak?” Ia mengingatkan pentingnya penegakan Perda terkait kendaraan yang wajib berplat DM untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Kritik serupa diarahkan pada keberadaan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Rizal mempertanyakan dampaknya terhadap ekonomi lokal. “Apakah ritel-ritel ini hanya memberikan kontribusi dari segi tenaga kerja? Kita harus mendorong mereka untuk menggunakan rekening bank lokal. Ini sudah dievaluasi atau belum?”
Menurut Rizal, membiarkan perusahaan besar dan ritel modern tanpa pengawasan ketat akan mengancam keberlanjutan ekonomi daerah.
“Jika Pohuwato hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), daerah ini tidak akan mandiri. Syukur-syukur pedagang kecil belum demo, tapi jika pendapatan mereka terus menurun akibat ritel modern yang menjamur, kita harus siap menghadapi konsekuensinya,” tutup Rizal.
