Simposium PMII Pohuwato: Kritik, Tuntutan, dan Harapan untuk Daerah
SUARAPOST.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pohuwato menggelar simposium kaderisasi. Acara ini dihadiri oleh para ketua rayon dan ketua komisariat di bawah naungan PC PMII Pohuwato. Sabtu (11/1/2025) bertempat di Warkop 008 Marisa.
Dalam simposium tersebut, Ketua Kaderisasi Cabang menyoroti perlunya pembenahan dan penataan pola kaderisasi internal PMII sebagai upaya menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan di kalangan kader.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menata ulang dan membenahi sistem kaderisasi PMII Pohuwato. Langkah ini penting untuk menghadirkan pembaruan dalam pola kaderisasi,” ujar Ketua Kaderisasi Cabang, Kifli Dunggio.
Selain membahas pola kaderisasi, simposium tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan pernyataan sikap PMII Pohuwato terkait isu-isu daerah. Ketua PC PMII Pohuwato menyatakan bahwa pihaknya menekankan pentingnya peran organisasi dalam menyikapi berbagai persoalan kedaerahan yang mendesak.
“Dalam simposium ini, kami tidak hanya membahas dan menetapkan pola kaderisasi, tetapi juga merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai sikap resmi PMII Pohuwato terhadap isu-isu di daerah,” tegas ketua PC PMII Pohuwato, Rahmatullah Haras, SH.
Berikut lima poin pernyataan sikap PMII Pohuwato:
1. Evaluasi Layanan Kesehatan: Meminta Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di RSUD Bumi Panua.
2. Investasi Daerah: Mendesak Pemkab Pohuwato untuk mengevaluasi seluruh bentuk investasi yang berlangsung di daerah.
3. Kerusakan Lingkungan: Menuntut Pemkab Pohuwato serius menangani kerusakan lingkungan di wilayah Popayato akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
4. Dampak Kenaikan PPN: Meminta Pemkab Pohuwato memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak berdampak pada pelaku UMKM serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.
5. Prioritas Kepentingan Rakyat: Menuntut Pemkab Pohuwato untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Ketua PC PMII Pohuwato, Rahmatullah Haras, SH, menegaskan bahwa, rekomendasi ini merupakan bentuk perhatian PMII terhadap isu-isu strategis yang memengaruhi masyarakat luas. “Kami berharap pemerintah daerah dapat merespons rekomendasi ini dengan langkah konkret,” pungkasnya.
