Limonu Hippy Perjuangkan Anggaran Penanggulangan Banjir dan Target Swasembada Pangan Gorontalo

SUARAPOST.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, meminta dukungan DPR RI untuk mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Pusat guna pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir. Langkah ini dinilai krusial demi mencapai target swasembada pangan di Gorontalo.

Dalam rapat yang digelar di Jakarta, Limonu menyoroti dampak banjir di wilayah Pohuwato-Boalemo, terutama akibat jebolnya tanggul Sungai Randangan. Ia menekankan perlunya rehabilitasi tanggul dan normalisasi sungai sebagai langkah strategis dalam mengatasi bencana yang terus berulang.

“Jebolnya tanggul Sungai Randangan di Kecamatan Patilanggio berdampak besar terhadap sektor pertanian. Sebanyak 364 hektare lahan petani gagal panen akibat banjir. Ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam target swasembada pangan jika tidak segera ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendukung,” ujar Limonu, Jum’at (21/3/2025).

Selain penanggulangan banjir, Limonu juga menekankan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi. Menurutnya, sistem pengairan yang memadai akan meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI turut menyoroti urgensi perbaikan tanggul dan langkah mitigasi bencana lainnya. Mereka sepakat bahwa tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, risiko banjir akan terus mengancam sektor pertanian dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Diharapkan, dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, program strategis dalam penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan pangan di Gorontalo dapat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi risiko bencana yang kerap melanda daerah tersebut.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan pembangunan daerah, terutama dalam aspek mitigasi bencana dan ketahanan pangan, mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.