SUARAPOST.ID – Sebanyak 25 anggota DPRD Pohuwato tengah menjalani masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Reses ini menjadi momen bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Aspirasi tersebut nantinya akan dikawal oleh DPRD hingga terealisasi.
Dalam reses yang digelar di kediamannya di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Selasa (4/2/2025), Rizal Pasuma meyakinkan konstituennya bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan di lembaga legislatif. “Apapun aspirasi yang ingin disampaikan, kami akan perjuangkan. Jangan khawatir,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Sejumlah aspirasi pun disampaikan warga, mulai dari permintaan beasiswa pendidikan hingga pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah desa di Popayato.
Dorongan untuk Manfaatkan Beasiswa
Menanggapi aspirasi terkait beasiswa, Rizal menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Pohuwato telah menganggarkan program beasiswa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Ia pun mengimbau para orang tua untuk memanfaatkan program tersebut dengan maksimal.
“Anak-anak harus kita pantau dan awasi pendidikannya. Mereka adalah generasi penerus kita, dan harus kita siapkan sejak dini,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti program Satu Dokter Satu Kecamatan, yang menjadi upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di setiap kecamatan di Pohuwato. Namun, Rizal mengingatkan agar para penerima beasiswa tersebut tetap mengabdi di daerah setelah menyelesaikan studi.
“Banyak anak-anak kita yang ingin mendapatkan beasiswa ini, tapi kuotanya terbatas. Jadi, jangan sampai setelah lulus, mereka justru bekerja di daerah lain. Itu sangat merugikan Pohuwato,” tegasnya.
Ancaman Refocusing Anggaran Infrastruktur
Sementara itu, terkait aspirasi pembangunan jalan, Rizal mengakui adanya kendala besar. Program infrastruktur yang sebelumnya telah dianggarkan untuk tahun 2024 terancam batal akibat kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat.
“Program ini sudah dibahas dan disepakati pada November 2024. Namun, kebijakan pemerintah pusat saat ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan harus direfokusing,” jelasnya saat menanggapi permintaan warga di Desa Tunas Harapan.
Meski demikian, Rizal optimistis bahwa kebijakan refocusing tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat.
“Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan. Kita hanya perlu menunggu kebijakan baru yang akan menggantikannya,” pungkasnya.
