SUARAPOST.ID – Anggota DPRD Pohuwato, Yusuf Lawani, menggelar reses masa persidangan kedua tahun pertama masa jabatan 2024-2029 di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Rabu (5/2/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa Buntulia Tengah Abdul Latif Bin Hola, staf Sekretariat DPRD, serta masyarakat setempat.
Menariknya, dalam reses kali ini, warga tidak banyak menyampaikan aspirasi baru. Mereka lebih menekankan harapan agar aspirasi yang telah disampaikan dalam reses sebelumnya dapat segera direalisasikan.
“Nah, kemarin saya sempat reses di sini juga. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan. Sekarang ini sudah reses lagi, maka aspirasi yang pertama melalui reses ini dapat di-back up kembali,” ujar Yusuf Lawani.
Salah satu aspirasi yang menjadi prioritas adalah pembangunan beronjong di kawasan sungai Buntulia Tengah. Yusuf menegaskan bahwa meskipun lokasi beronjong tersebut berada di belakang rumahnya, kepentingan yang diperjuangkan adalah untuk masyarakat luas.
“Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi prioritas dalam aspirasi ini, khususnya pembangunan beronjong di Buntulia Tengah. Ini bukan sekadar kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada kepentingan umum,” tegasnya.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti kebutuhan infrastruktur jalan yang menjadi akses utama bagi petani dan pekerja di sektor ekonomi lokal.
“Jalan yang saat ini sudah dirintis juga menjadi prioritas, bukan hanya beronjong. Banyak warga yang memanfaatkannya, termasuk pemuat pasir yang mendukung perputaran ekonomi,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Yusuf juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bagi para ibu-ibu yang bergerak di sektor tersebut.
“Insyaallah, jika tidak ada kendala, sebelum bulan puasa bantuan sudah bisa tersalurkan. Saya berharap verifikasinya sudah bisa dilakukan lebih awal,” ungkap politisi Partai NasDem itu.
Yusuf menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas untuk diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.
